TERNATE — Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyebut tingkat literasi keuangan masyarakat di daerahnya masih sangat rendah, bahkan di kalangan ASN sekalipun. Hal ini menjadi paradoks di tengah pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang termasuk tertinggi secara nasional, yang banyak ditopang sektor industri ekstraktif.
“Kita tahu betul soal literasi dan inklusi keuangan. Khusus di Malut, bukan hanya masyarakat awam. Masyarakat berpendidikan hingga PNS pun, menurut saya, literasinya masih sangat rendah,” kata Sarbin dalam forum grup diskusi (FGD) “Kontribusi Literasi dan Inklusi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Malut” di Ternate, Rabu (12/8/2026).
Mindset Ingin Cepat Kaya Jadi Celah Investasi Ilegal
Sarbin menilai persoalan utama bukan hanya akses terhadap layanan keuangan, melainkan kemampuan masyarakat memahami risiko sebelum mengambil keputusan finansial. Menurutnya, mindset ingin cepat kaya dan mendapat keuntungan instan sudah mendominasi, sehingga lembaga keuangan ilegal sering kali menang dibanding institusi resmi negara.
Ia mengingatkan kembali kasus investasi bodong yang pernah terjadi di Maluku Utara. Dalam sejumlah kasus, masyarakat disebut nekat mengambil kredit dari bank untuk kemudian menanamkan dana tersebut pada investasi yang menawarkan keuntungan tidak rasional.
Perbankan Diminta Jemput Bola, Bukan Menunggu Nasabah
“Jangan sampai perbankan kalah aktif dari rentenir. Rentenir tidak perlu mencari nasabah, nasabah yang datang sendiri. Kita minta perbankan terus dinamis, permudah akses KUR, berikan edukasi maksimal agar masyarakat paham dan terlindungi sebelum mereka dirugikan,” tegasnya.
Sorotan Sarbin juga diarahkan pada efektivitas penyaluran KUR. Saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Sula, ia mengaku menemukan pelaku usaha berusia lanjut yang belum mengetahui keberadaan program pembiayaan pemerintah melalui perbankan. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan informasi antara program yang tersedia dengan masyarakat target penerima.
Perbankan diminta tidak hanya menunggu masyarakat datang membuka rekening atau mengajukan kredit. Bank, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank daerah, diharapkan lebih aktif turun ke lapangan, memberikan edukasi, sekaligus menyederhanakan akses administrasi KUR tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
OJK: Akses Lebih Tinggi daripada Pemahaman
Kepala OJK Maluku Utara Adi Surahmat mengatakan lembaganya terus memperluas edukasi keuangan sejak kantor OJK Malut beroperasi sekitar 10 bulan lalu. Dalam periode tersebut, OJK telah menggelar lebih dari 35 kegiatan literasi keuangan yang menjangkau sekitar 4.500 peserta di 10 kabupaten/kota.
“Hasil survei nasional menunjukkan inklusi atau akses kita lebih tinggi dibandingkan literasi atau pemahaman. Pekerjaan rumah besar kita bersama pemerintah daerah dan perbankan adalah menyelaraskan keduanya. Saat masyarakat memiliki akses ke produk keuangan, mereka juga wajib memahami risiko dan manfaatnya,” ujar Adi.
Tantangan terbesar Maluku Utara berada pada karakter wilayah kepulauan yang membuat akses layanan keuangan tidak selalu mudah. OJK mendorong optimalisasi agen Laku Pandai atau layanan perbankan tanpa kantor untuk memperluas jangkauan hingga desa-desa.
Koordinasi dengan Satgas PASTI untuk Blokir Penipuan Digital
OJK juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital. Adi mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Satgas PASTI dan aparat penegak hukum untuk menghentikan berbagai modus penipuan, termasuk penanganan aplikasi penipuan dengan modus Appeninc yang sempat meresahkan masyarakat Ternate.
Masyarakat diminta menggunakan kanal resmi OJK untuk memastikan legalitas maupun melaporkan aktivitas keuangan mencurigakan. Pengecekan aktivitas keuangan ilegal dapat dilakukan melalui SIPASTI OJK, pemblokiran rekening terindikasi penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), pengaduan melalui Kontak 157, serta pengecekan informasi debitur melalui iDebKu OJK.
