TERNATE — Rizal Marsaoly mengingatkan bahwa hukum bukan sekadar materi di ruang kuliah, melainkan harus hadir dalam setiap kebijakan publik yang dirasakan langsung oleh warga. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kota, akademisi, dan mahasiswa menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
"Hukum tidak hanya hidup di dalam lembaran buku teks kuliah, tetapi hadir dalam setiap kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Rizal dalam kegiatan Menyapa Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Unkhair.
Pemkot Butuh Gagasan Konstruktif dari Calon Praktisi Hukum
Rizal menilai pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Ia menyebutkan, gagasan kritis dan konstruktif dari calon penegak hukum serta praktisi hukum masa depan sangat diperlukan untuk memastikan setiap produk hukum daerah menjawab kebutuhan riil masyarakat.
"Pemerintah daerah membutuhkan pemikiran yang kritis dan konstruktif dari calon-calon penegak hukum serta praktisi hukum masa depan. Kemitraan antara akademisi, mahasiswa, dan pemerintah kota merupakan kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan," ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Ternate terus menghasilkan produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah (Perda). Regulasi yang disusun tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga harus mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat.
Apa Peran Mahasiswa Hukum dalam Pembangunan Daerah?
Kepada para mahasiswa baru, Rizal menitipkan pesan agar kepedulian terhadap persoalan daerah dibangun sejak awal masa perkuliahan. Ia tidak ingin mahasiswa hanya mengejar gelar sarjana, melainkan menjadi agen perubahan yang mampu menawarkan solusi atas persoalan hukum dan kebijakan publik.
"Mahasiswa hukum tidak hanya dipersiapkan menjadi sarjana, tetapi juga diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum dan kebijakan publik di daerah," tegas Rizal.
Prinsip Good Governance dan Peluang Kolaborasi Kampus-Pemda
Dalam kesempatan tersebut, Rizal juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip good governance. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik disebutnya sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia mendorong adanya sinergi konkret antara Pemkot Ternate dan Fakultas Hukum Unkhair. Kerja sama yang bisa dijajaki meliputi riset kebijakan, program pengabdian kepada masyarakat, hingga magang bagi mahasiswa di lingkungan pemerintahan.
Sesi kuliah umum berlangsung interaktif. Sejumlah mahasiswa baru terlihat antusias mengajukan pertanyaan seputar tantangan penegakan hukum di tingkat daerah, implementasi kebijakan publik, dan peluang kolaborasi antara kampus dan pemerintah.
Usai memberikan materi, Rizal bersama jajaran civitas akademika Fakultas Hukum Unkhair meninjau Perpustakaan Tara No Ate. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
