TERNATE — Pemerintah menargetkan kenaikan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 103 menjadi 120 dalam setahun melalui program Kampung Nelayan Mandiri. Target ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat memimpin Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pangan bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bela Hotel Ternate, Rabu (5/8/2026).
Zulkifli didampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Menurutnya, arahan langsung Presiden setelah Indonesia mencapai swasembada pangan karbohidrat tahun lalu adalah mengentaskan kemiskinan, khususnya di sektor perikanan.
Angka Kesejahteraan Nelayan Masih Tertinggal dari Petani
Zulkifli membandingkan capaian Nilai Tukar Petani (NTP) padi yang sudah mencapai 127, sementara NTN baru berada di angka 103. "Tahun lalu kita sudah swasembada pangan karbohidrat. Tahun ini perintah Bapak Presiden fokus mengentaskan kemiskinan, khususnya nelayan," ujarnya.
Kesenjangan ini menjadi dasar pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur perikanan di daerah kepulauan. Maluku Utara menjadi salah satu prioritas karena karakteristik wilayahnya yang didominasi laut.
Fasilitas Lengkap untuk 2.000 Kampung Nelayan Mandiri
Setiap Kampung Nelayan Mandiri yang dibangun akan dilengkapi sarana pendukung aktivitas perikanan. Fasilitas tersebut meliputi cold storage, pabrik es, bengkel perikanan, balai lelang ikan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Kehadiran fasilitas ini diharapkan menjaga kualitas hasil tangkapan dan memperpanjang masa simpan ikan. Dengan begitu, nelayan bisa menahan penjualan saat harga sedang jatuh dan meningkatkan nilai jual hasil tangkapannya.
Koperasi Nelayan Merah Putih Jadi Penyerap saat Harga Ikan Turun
Pemerintah juga membentuk Koperasi Nelayan Merah Putih yang berfungsi sebagai offtaker atau penyerap hasil tangkapan. Ketika harga ikan di pasar anjlok, koperasi hadir membeli hasil tangkapan nelayan.
Hasil tangkapan yang diserap koperasi akan didistribusikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema ini memberikan kepastian pasar sekaligus memastikan kebutuhan bahan baku ikan untuk program MBG terpenuhi.
"Pemerintah ingin nelayan tidak lagi kesulitan menjual hasil tangkapannya. Ketika harga turun, koperasi hadir membeli. Ketika harga baik, nelayan bisa menjual langsung ke pasar," kata Zulkifli.
Program Ini Bisa Menggerakkan Ekonomi Pesisir Maluku Utara
Zulkifli berharap pembangunan Kampung Nelayan Mandiri tidak hanya menaikkan NTN, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Ekonomi kawasan pesisir diharapkan bergerak dan memperkuat sektor perikanan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Bagi Maluku Utara yang merupakan provinsi kepulauan, program ini dinilai strategis. Keberadaan fasilitas pengolahan dan penampungan ikan di dekat lokasi nelayan menjadi kunci pemutusan rantai kerugian akibat hasil tangkapan yang tidak terserap pasar.
