TERNATE — Aswar Salim, politisi Partai Golkar yang juga anggota DPRD Halmahera Tengah, resmi memimpin FSP KEP SPSI Maluku Utara. Pelantikan berlangsung di Royal Resto Ternate dan dilakukan langsung oleh Ketua Umum FSP KEP SPSI pusat, R Abdullah.
Prioritas pertama Aswar adalah membentuk pengurus cabang SPSI di seluruh kabupaten kota. Ia menilai keberadaan organisasi buruh menjadi jembatan penting antara pekerja dan industri, khususnya dalam memperkecil potensi konflik ketenagakerjaan.
"Jika ada organisasi buruh maka bisa menjadikan hubungan antara kedua belah pihak menjadi baik, dan bahkan bisa memperkecil potensi konflik antara perusahaan dan para pekerja," ujarnya dalam sambutan usai pelantikan.
Desakan Pembentukan Dewan Pengupahan
Aswar menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada buruh. Selama ini, kesejahteraan pekerja hanya mengacu pada upah minimum kabupaten kota yang angkanya berbeda-beda, tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan.
Ia secara khusus meminta Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, untuk segera merealisasikan pembentukan Dewan Pengupahan di setiap kabupaten kota. Langkah ini dinilai krusial sebagai jaminan perlindungan bagi pekerja di seluruh sektor industri.
"Pak Wagub kami minta agar dibentuk Dewan Pengupahan di setiap kabupaten kota, sebab selama ini hanya mengacu pada upah minimum yang ada. Sementara di setiap kabupaten kota itu berbeda," tegas Aswar.
Ancaman PHK Massal di IWIP
Lebih lanjut, Aswar menyoroti aturan Tunjangan Akhir Kerja (TAK) dan Rencana Kebijakan Bersama (RKB) yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menyebut skenario terburuk bisa berdampak pada ribuan karyawan di kawasan industri Weda Bay, khususnya di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).
"Ada aturan TAK dan RKB yang berpotensi membuat PHK, misalnya di IWIP bisa mencapai 7-8 ribu karyawan, ini yang harus diperjuangkan," jelasnya.
Tanggapan Wagub Malut soal Kesejahteraan Buruh
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengakui adanya ironi di Maluku Utara. Meski provinsi ini kaya akan sumber daya tambang dan menarik banyak investor, angka kemiskinan justru tinggi di daerah-daerah yang menjadi lokasi industri.
"Kita butuh investor, sebab kita di Maluku Utara punya tambang, tapi yang jadi masalah adalah kesejahteraan buruh. Dan di setiap industri, masyarakat di situ hidup di bawah garis kemiskinan," katanya.
Sarbin memastikan permintaan pembentukan Dewan Pengupahan tersebut telah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Maluku Utara untuk ditindaklanjuti.
