TALIABU — Empat paket Proyek Strategis Daerah (PSD) di Kabupaten Pulau Taliabu resmi mulai dikerjakan setelah kontrak ditandatangani pascapenetapan pemenang tender. Namun, Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu, Ahmad Tahir, mengungkapkan bahwa seluruh proyek mengalami keterlambatan pasokan material karena harus didatangkan dari luar daerah.
“Semua penyedia mengambil material dari luar daerah. Sementara untuk lapisan pondasi agregat dan aspal pekerjaan jalan, pengirimannya masih terkendala proses pemuatan kapal tongkang,” kata Ahmad Tahir kepada Cermat, Senin, 20 Juli 2026.
Empat Paket yang Sudah Berkontrak
Empat proyek yang sudah memasuki tahap pelaksanaan meliputi pembangunan Jalan Bobong–Dufo oleh PT Tumbuh Hidup Bersama, Jembatan Fangahu Tahap II oleh CV Gigi Victori, Jalan Dalam Kota Bobong oleh CV Bilal Sang Petarung, dan ruas Jalan Tabona–Sofan–Loseng oleh CV Barakat Laha Abadi.
Satu paket lainnya, yakni pembangunan bronjong Sungai Bobong, masih dalam proses tender setelah memasuki tahap evaluasi penawaran dari peserta lelang.
Alat Berat Siap, Kapal Angkut Masih Ditunggu
Ahmad Tahir menjelaskan, alat berat untuk pekerjaan pembongkaran dan pelebaran ruas Jalan Tabona–Sofan–Loseng sebenarnya sudah siap. Namun, mobilisasi ke lokasi proyek masih menunggu ketersediaan kapal Landing Craft Transport (LCT).
“Mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan harus menggunakan kapal LCT. Saat ini kami masih menunggu kapal tersebut untuk proses pemuatan,” ujarnya.
Target Satu Proyek Rampung Sebelum 17 Agustus
Menurut Ahmad, Dinas PUPR akan menggelar pertemuan dengan seluruh penyedia jasa untuk menyusun target percepatan pekerjaan begitu material tiba. Ia optimistis pembangunan Jalan Dalam Kota Bobong bisa selesai sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.
Ia juga mengingatkan para kontraktor agar mengutamakan kualitas pekerjaan dan menyelesaikan proyek sesuai jadwal kontrak. Sebagai informasi, jumlah paket proyek yang dilelang di Pulau Taliabu pada 2026 relatif lebih sedikit karena sebagian besar pekerjaan konstruksi dialihkan melalui mekanisme Pengadaan Langsung (PL) untuk paket bernilai di bawah Rp400 juta sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
