MALUKU UTARA — Program pencampuran biomassa ke dalam batu bara di PLTU tengah menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menekan emisi karbon. Namun, tanpa standar mutu yang seragam, bahan bakar alternatif ini justru bisa mengganggu kinerja pembangkit dan menghambat target bauran energi terbarukan.
Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir, mengungkapkan bahwa standardisasi menjadi isu krusial yang harus segera dirampungkan. Ia menyebutkan, efisiensi biaya dan konsistensi pasokan adalah dua pilar yang menentukan apakah program ini bisa berjalan berkelanjutan atau hanya sekadar proyek percontohan.
Mengapa Standar Mutu Menjadi Penentu?
Persoalan utama yang dihadapi industri biomassa di Indonesia adalah karakteristik bahan baku yang sangat beragam. Mulai dari serbuk gergaji, sekam padi, hingga cangkang sawit memiliki nilai kalori dan kadar air yang berbeda-beda. Tanpa spesifikasi teknis yang jelas, pembangkit akan kesulitan menjaga performa boiler.
Hokkop menekankan bahwa infrastruktur pengolahan yang memadai menjadi prasyarat mutlak. Bahan baku yang masih mentah harus melalui proses pengeringan dan pengecilan ukuran agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. "Ketersediaan infrastruktur pengolahan yang andal adalah kunci untuk menghasilkan bahan bakar yang konsisten," ujarnya di hadapan para pelaku industri.
Ia menambahkan, rantai pasok yang efisien juga tidak kalah pentingnya. Biaya logistik yang tinggi selama ini menjadi keluhan utama pemasok biomassa, terutama untuk pembangkit yang berlokasi jauh dari sumber bahan baku. PLN EPI menilai, kolaborasi dengan petani dan pengelola lahan hutan harus diperkuat agar pasokan tidak terputus di musim tertentu.
Mendorong Ekonomi Sirkular di Sekitar PLTU
Di luar aspek teknis, program ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar PLTU. Pemanfaatan limbah pertanian dan kehutanan sebagai bahan bakar tidak hanya mengurangi tumpukan sampah organik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di sektor pengolahan dan transportasi.
PLN EPI selama ini telah menjalin kemitraan dengan koperasi dan kelompok tani di sejumlah wilayah. Mereka dilibatkan dalam rantai pasok mulai dari pengumpulan, pengolahan awal, hingga pengiriman ke pembangkit. Model ini dinilai mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Kendati potensinya besar, Hokkop mengingatkan bahwa pengembangan biomassa tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Perlu ada peta jalan yang jelas mengenai kebutuhan volume di setiap PLTU dan kemampuan pemasok untuk memenuhinya. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan regulasi dari pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembang pembangkit listrik berbasis biomassa.
Dengan standardisasi yang matang, PLN EPI optimistis program co-firing dapat berkontribusi signifikan terhadap target pengurangan emisi nasional. Ke depan, perusahaan akan terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan transisi energi ini berjalan mulus tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik ke masyarakat.
