TERNATE — Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Ternate, Rizal Marsaoly, di Hotel Bela Ternate, Selasa (28/7/2026). Ini menjadi kali kedua secara berturut-turut Pemkot Ternate memenangkan kategori serupa di ajang tahunan tersebut.
Pekerja Rentan yang Dilindungi: Dari Ojek hingga Penjaga Masjid
Program perlindungan yang didanai APBD Kota Ternate ini menyasar berbagai kelompok pekerja informal. Sekda Rizal menyebutkan para penerima manfaat meliputi pengemudi ojek, nelayan, pekerja bengkel, petugas kebersihan, RT/RW, hingga penjaga masjid.
"Ini bukan sekadar soal juara satu, tetapi bagaimana pemerintah menunjukkan kepedulian kepada para pekerja rentan yang selama ini ikut berkontribusi membangun Kota Ternate," ujar Rizal dalam sambutannya.
Efisiensi Anggaran Tak Menggerus Komitmen Sosial
Kebijakan ini, menurut Rizal, sudah berjalan sejak periode pertama kepemimpinan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman. Komitmen itu tetap dipertahankan meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran.
"Sesulit apa pun kondisi APBD, kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Karena itu anggaran perlindungan pekerja rentan tetap kami alokasikan," tegasnya.
Rencana Perluasan Cakupan dan Nilai Manfaat Program
Pemkot Ternate berencana memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui APBD 2027 mendatang. Rizal menjelaskan, nilai manfaat program jauh lebih besar dibandingkan iuran yang dikeluarkan pemerintah.
Dengan iuran sekitar Rp200 ribu per peserta, pekerja bisa mendapatkan perlindungan hingga santunan sekitar Rp200 juta apabila mengalami risiko kerja. "Kami tentu berharap semua pekerja selalu sehat dan terhindar dari musibah. Namun negara harus hadir memberikan perlindungan apabila risiko itu terjadi," ungkapnya.
Indikator Penilaian dan Target Nasional
Keberhasilan Pemkot Ternate dalam Jamsostek Award 2025 dinilai berdasarkan tiga indikator utama. Cakupan kepesertaan berkontribusi 40 persen, regulasi dan dukungan anggaran 30 persen, serta inovasi program pemerintah sebesar 30 persen.
Seluruh indikator tersebut berhasil dipenuhi sehingga Ternate kembali menempati peringkat pertama tingkat provinsi. Pemkot berharap capaian ini bisa menjadi modal untuk bersaing di tingkat nasional.
Sinergi dengan BUMD: BPRS Bahari Berkesan Raih Peringkat Kedua
Dalam ajang yang sama, BPRS Bahari Berkesan turut meraih peringkat kedua kategori badan usaha. Rizal yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama BPRS Bahari Berkesan menyebut capaian itu menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD.
Kolaborasi ini, menurutnya, bertujuan memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk pelaku UMKM dan sektor informal, melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
