TOBELO — Rapat paripurna DPRD Halmahera Utara, Senin (3/8/2026) sore, menjadi penanda dimulainya proses bisnis anggaran tahun 2027. Bupati Piet Hein Babua menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Christina Lesnussa di ruang sidang DPRD, disaksikan jajaran Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah.
Penyerahan ini bukan sekadar seremonial. Batas waktu persetujuan bersama KUA-PPAS telah diatur tegas dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yakni paling lambat minggu kedua Agustus. Konsekuensinya, pembahasan antara eksekutif dan legislatif harus tuntas dalam hitungan pekan, bukan bulan.
Prioritas: Konektivitas Wilayah dan Pelayanan Publik
Tema yang diusung dalam rancangan KUA-PPAS tahun depan adalah "Menata Konektivitas dan Tata Kelola Wilayah untuk Memperkuat Integrasi Kawasan dan Efektivitas Pelayanan Publik". Dari tema itu, pemerintah kabupaten menegaskan tiga prioritas utama: pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta percepatan layanan dasar kepada masyarakat.
Bupati Piet Hein Babua menyebut anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil warga, terutama di daerah-daerah yang selama ini terisolasi.
"Pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sumber daya alam, peningkatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan agar wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi dapat terhubung dengan lebih baik," ujar Bupati dalam sambutannya.
PAD Ditargetkan Rp 232 Miliar, Ketergantungan Transfer Pusat Masih Tinggi
Struktur anggaran 2027 dirancang berimbang tanpa defisit. Dari total Rp 1,08 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sekitar Rp 232 miliar, sementara Pendapatan Transfer menyumbang porsi terbesar Rp 838 miliar. Pendapatan lain-lain yang sah diproyeksikan Rp 10,5 miliar.
Komposisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal kabupaten terhadap dana transfer pusat masih dominan, mencapai lebih dari 77 persen dari total pendapatan. Meski begitu, target PAD yang naik signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya menjadi sinyal optimisme pemerintah daerah terhadap perbaikan ekonomi lokal.
Pendidikan dan Stunting Jadi Perhatian Khusus
Di luar infrastruktur fisik, alokasi anggaran juga menyasar pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun serta percepatan penanganan stunting di sektor kesehatan.
Ketua DPRD Christina Lesnussa mengingatkan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan amanat konstitusional yang harus diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terjaga agar seluruh tahapan pembahasan berjalan tepat waktu.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dan berakhir pukul 12.40 WIT. Selanjutnya, dokumen ini akan dibahas lebih rinci oleh Komisi-komisi DPRD bersama TAPD sebelum ditetapkan menjadi Rancangan APBD 2027.
