MALUKU UTARA — Harga minyak Brent ditutup di US$107,63 per barel pada 10 September. Serangan balasan antara kapal tanker di sekitar Selat Hormuz mengancam jalur yang mengangkut sekitar seperlima kebutuhan minyak global. Bagi Indonesia, posisi sebagai importir neto membuat setiap lonjakan harga langsung menambah permintaan dolar.
Tekanan itu datang tepat saat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang baru mulai bekerja. Destry dilantik untuk periode 2026-2031, dan ujian pertamanya adalah memastikan rupiah tidak bergerak liar setidaknya sampai Desember.
Rupiah sempat menyentuh Rp18.117 per dolar AS pada 18 Juni, rekor terlemah sepanjang sejarah. Cadangan devisa ikut tergerus ke US$145,3 miliar pada akhir Juli.
Kondisi sempat membaik menjelang pergantian kepemimpinan di bank sentral. Sepanjang Agustus rupiah menguat, cadangan devisa naik ke US$146,5 miliar, dan dana asing yang masuk ke surat berharga mencapai US$1,8 miliar sejak awal kuartal III.
Sayangnya, perbaikan itu tidak ditopang fundamental transaksi berjalan. Neraca pembayaran kuartal II mencatat defisit US$12,5 miliar atau 3,3% dari PDB, terdalam sejak akhir 2018. Surplus neraca barang menyusut dari US$8,2 miliar menjadi US$1,3 miliar akibat lonjakan impor minyak.
Defisit tersebut akhirnya tertutup oleh surplus transaksi finansial portofolio yang mencapai US$12 miliar. Artinya, rupiah hari ini ditopang dana yang bisa ditarik kapan saja, bukan oleh perbaikan neraca perdagangan.
Dana portofolio itu bertahan karena Bank Indonesia menjaga selisih imbal hasil tetap lebar. Suku bunga acuan dinaikkan 100 basis poin sepanjang April hingga Juni, lalu ditahan di 5,75% sepanjang Juli dan Agustus.
Selisih dengan bunga acuan The Fed yang ditahan di 3,50% hingga 3,75% berada di kisaran dua poin persentase. Bila diukur dari imbal hasil SRBI, selisihnya bahkan lebih dari tiga poin. Itulah yang sesungguhnya menopang rupiah saat ini.
Biaya mempertahankan selisih tersebut kini terasa makin berat. Data tenaga kerja Agustus mencatat tambahan 162 ribu pekerjaan di Amerika Serikat, jauh di atas ekspektasi 55 ribu. Peluang kenaikan bunga The Fed menjadi semakin sulit dihindari.
Ruang gerak di dalam negeri ikut menyempit. Inflasi Agustus naik lagi ke 3,19% setelah sempat turun ke 2,88% pada Juli. Peluang menurunkan bunga demi sektor riil praktis tertutup, sementara kenaikan harga minyak dunia akan memperbesar tekanan lewat harga bahan bakar dan transportasi.
Harga minyak tinggi dan selisih bunga yang menyempit merupakan skenario terburuk. Impor minyak akan terus menggerus surplus perdagangan selama eskalasi di Hormuz berlanjut.
Penopangnya justru dana yang paling cepat pergi ketika risiko global naik. Cadangan devisa pun bisa kembali menyusut seperti semester pertama.
Menahan bunga acuan tetap tinggi bukan langkah tanpa ongkos. Beban itu akhirnya ditanggung dunia usaha lewat biaya kredit yang ikut mahal. Di titik inilah pekerjaan rumah Dewan Gubernur baru sebenarnya menunggu.
Ongkos tersebut terasa lebih mahal karena jalur transmisi kebijakan bekerja tidak seimbang. Sejumlah studi menunjukkan bunga kredit naik cepat ketika bunga acuan naik, tetapi lambat turun ketika bunga acuan diturunkan. Kelambanan itu paling terasa pada bank besar yang cenderung menjaga deposan besarnya.
Perbaikan masih berada dalam jangkauan otoritas. Bank Indonesia dapat mengajak OJK menyusun mekanisme yang mempercepat transmisi, misalnya kewajiban transparansi pembentukan suku bunga dasar kredit dan pemantauan berkala pada bank besar.
Jalan kedua terletak pada kebijakan makroprudensial. Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial cenderung berhasil dengan syarat penurunan bunga kredit mencapai setidaknya 0,3 kali penurunan BI Rate. Hanya saja, syarat itu berat bagi bank yang bergantung pada simpanan besar.
Investasi mengandung risiko.