TERNATE — Tiga belas pekerja proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Toniku, Jailolo Selatan, Halmahera Barat, memilih bertahan di Ternate sambil menunggu kejelasan nasib. Mereka mengaku telah diberhentikan sepihak dan masuk daftar hitam setelah melakukan aksi protes menuntut hak upah yang tertunda.
Para pekerja yang berasal dari luar Maluku Utara itu mengaku sudah berada di Ternate selama tiga hari. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk biaya hidup, apalagi ongkos pulang ke kampung halaman.
Sabar (60), salah satu perwakilan pekerja, menuturkan kesepakatan awal pembayaran upah adalah setiap pekan. Namun realisasinya meleset jauh. Pekerja baru menerima upah setelah menginjak minggu ketiga atau keempat, itu pun setelah mereka berdemo.
“Dijanjikan seminggu sekali, ternyata sampai sini sudah tiga minggu bahkan ada empat minggu baru bayaran. Itu pun kita demo dulu,” ujar Sabar saat ditemui di Landmark Ternate, Selasa (11/8).
Aksi protes itu melibatkan sekitar 100 pekerja. Setelah aksi tersebut, kelompok Sabar justru dinyatakan di-blacklist. Ia menilai keputusan itu tidak adil karena tuntutan mereka hanya soal hak upah, tanpa disertai tindakan anarkis.
“Alasannya kita demo. Kita menuntut hak kita. Kita tidak kerusuhan,” katanya.
Kesepakatan upah yang dijanjikan adalah Rp150 ribu per hari untuk tukang dan Rp130 ribu per hari untuk kenek. Nilai tersebut belum termasuk biaya makan yang ditanggung sendiri oleh pekerja.
Ironisnya, selama bekerja mereka justru berutang ke warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah upah cair, sebagian besar uang langsung dikirim ke keluarga di kampung halaman, menyisakan sisa yang sangat tipis untuk bertahan.
Sabar mengaku hanya memegang sekitar Rp1 juta lebih setelah tiba di Ternate. Sebagian rekannya bahkan hanya membawa Rp900 ribu. “Rata-rata sekitar Rp1 juta. Bahkan ada yang Rp900 ribu,” ungkapnya.
Persoalan kian pelik. Berdasarkan informasi yang mereka terima, kapal untuk perjalanan berikutnya baru tersedia pada 19 Agustus 2026. Dengan sisa uang yang ada, mereka pesimistis mampu bertahan hingga jadwal keberangkatan.
“Untuk tiket saja kita masih mikir. Ongkos dari mana?” ujar Sabar.
Padahal, informasi awal yang mereka terima adalah masa kerja berlangsung tiga bulan dan tiket kepulangan akan difasilitasi. Faktanya, mereka belum genap sebulan bekerja saat persoalan upah dan aksi protes terjadi.
Sabar berharap pihak yang mempekerjakan mereka segera memberikan kejelasan mengenai status pekerjaan, pembayaran upah, dan biaya pemulangan. Ia menegaskan para pekerja sebenarnya masih bersedia melanjutkan pekerjaan jika persoalan upah tuntas.
“Kalau dibayar, kita masih bisa kerja lagi,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang mempekerjakan mereka. Para pekerja juga mengaku tidak mengetahui secara rinci isi dokumen perjanjian kerja yang mereka tandatangani sebelum berangkat dari daerah asal.