JAILOLO — Peletakan batu pertama pembangunan 36 unit rumah layak huni di Desa Domato, Halmahera Barat, menjadi titik awal kolaborasi antara Pemprov Maluku Utara dan perbankan nasional. Program ini didanai melalui skema TJSL BTN senilai total Rp2,4 miliar.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos bersama Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu serta Wakil Gubernur Sarbin Sehe hadir langsung dalam seremoni di lokasi. Sherly menyebut rumah bukan sekadar tempat berlindung, melainkan ruang hidup utama tempat pembentukan karakter berlangsung.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan alasan strategis di balik pemilihan Maluku Utara. Menurut data yang dipaparkannya, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 19,64 persen pada triwulan I 2026—tertinggi secara nasional.
“Ditopang sektor industri pengolahan yang tumbuh sekitar 37 persen serta peningkatan investasi dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 17,75 persen,” ujar Nixon. Pertumbuhan tinggi itu, kata dia, akan diikuti meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dan infrastruktur. BTN tidak hanya hadir sebagai bank, tetapi juga mendukung digitalisasi keuangan pemerintah dan penguatan sistem ekonomi daerah.
Dalam sambutannya di hadapan warga Domato, Sherly menyampaikan pesan yang menekankan keterkaitan antara hunian layak dan kekuatan sosial. “Rumah yang layak menjadi fondasi kehidupan. Dari keluarga yang kuat akan lahir desa yang kuat, kabupaten yang kuat, provinsi yang kuat, hingga negara yang kuat,” ujarnya.
Gubernur juga mengenang kunjungannya ke Desa Sidangoli Dehe pada 2025. Saat itu, ia menemukan puluhan keluarga telah hidup di atas laut selama hampir dua dekade dengan kondisi yang jauh dari layak. Pengalaman tersebut, kata Sherly, menjadi alasan Pemprov Maluku Utara memprioritaskan relokasi warga ke kawasan hunian baru.
Pembangunan 36 unit RTLH di Domato merupakan tahap awal dari rencana yang lebih besar. Sherly menyebutkan program ini akan dikembangkan hingga sekitar 100 unit rumah dengan dukungan pemerintah bersama perbankan Himbara. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan, menurutnya, harus terus diperkuat untuk mendukung pembangunan di Maluku Utara.