TERNATE — Pemkot Ternate mempertahankan predikat juara pertama Jamsostek Award tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Penghargaan diserahkan dalam acara yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Sahid Bella Hotel, Ternate, Selasa (28/7/2026).
Pencapaian ini bukan sekadar trofi. Sekda Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, menekankan bahwa penghargaan itu adalah cerminan kepedulian pemerintah kepada pekerja rentan.
“Ini bukan soal juara yang dilihat, akan tetapi bagaimana pemerintah memberikan kepedulian kepada pekerja rentan. Baik itu tukang ojek, nelayan, pekerja bengkel, penyapu jalan, dan pekerja lainnya,” tegas Rizal usai menerima penghargaan.
Kebijakan perlindungan ini telah terintegrasi langsung ke dalam APBD Kota Ternate. Rizal, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Bappelitbangda, menyebut komitmen ini sudah dibangun sejak periode pertama kepemimpinan wali kota saat ini.
Hebatnya, program ini tetap berjalan meskipun pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran. “Walaupun dalam kondisi efisiensi APBD, kami tetap berpikir agar kebijakan strategis yang berdampak langsung kepada kepentingan masyarakat harus dikedepankan dan diprioritaskan,” jelasnya.
Pemkot Ternate tidak hanya melindungi pekerja sektor informal seperti nelayan dan penyapu jalan. Kebijakan ini juga mencakup Ketua RT/RW hingga penjaga masjid atau rumah ibadah. Semua didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang preminya dibayar penuh oleh APBD.
Rizal mengilustrasikan, meskipun nilai premi terbilang kecil, manfaat perlindungan bisa mencapai ratusan juta rupiah apabila terjadi risiko kecelakaan kerja atau kematian. “Di tahun 2027 nanti, akan kita perluas lagi kepada pekerja-pekerja rentan yang lain,” tambahnya.
Keberhasilan Ternate meraih juara pertama tidak lepas dari pencapaian maksimal pada tiga indikator penilaian Jamsostek Award. Pertama, Universal Coverage Jamsostek (UCJ) dengan bobot 40 persen, yang mengukur cakupan kepesertaan luas di Ternate.
Kedua, Regulasi dan Penganggaran (bobot 30 persen). Ternate dinilai sangat baik karena telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Wali Kota (Perwali) dan merealisasikan perlindungan pekerja rentan murni menggunakan APBD. Ketiga, Inovasi Program (bobot 30 persen) berupa terobosan menjangkau pekerja informal.
“Maka dari tiga indikator itu kita sudah memenuhi semuanya dan memberikan kontribusi terhadap Ternate di ranking nomor satu,” papar Rizal.
Dengan predikat juara bertahan di tingkat provinsi, Pemkot Ternate tidak berpuas diri. Rizal menaruh harapan besar agar inovasi perlindungan pekerja rentan ini bisa menembus level nasional.
“Dengan adanya penghargaan yang sudah dua kali diterima ini, kami berharap ke depannya bisa menembus ke level nasional, bukan lagi sekadar di tingkat provinsi saja,” pungkasnya optimis.