MALUKU UTARA — Kepastian soal subsidi kendaraan listrik tahun ini kembali menguap. Setelah sebelumnya dijanjikan cair pada Juni, lalu ditunda ke Juli, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini menyatakan masih menunggu arahan dari Badan Pengelola Investasi Danantara.
"Saya masih tunggu masukan dari Menperin dan dari Danantara, Pak Sigit (CTO Danantara), karena dia yang diminta menentukan ke mana subsidinya," kata Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7), dikutip dari Antara.
Rencana awal yang disampaikan Purbaya pada awal Mei cukup ambisius: subsidi akan menyasar 200 ribu unit kendaraan listrik. Rinciannya, 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu motor listrik. Kala itu, pemerintah menjanjikan insentif mulai mengucur pada Juni.
Kenyataannya, jadwal bergeser. Dari Juni ke Juli, dan kini Purbaya mengakui masih dalam pengkajian ulang. Ia tidak menyebut pasti apakah Agustus menjadi bulan realisasi. "Subsidi bakal diberikan," ujarnya singkat tanpa membeberkan detail waktu.
Yang menarik, ada perubahan signifikan untuk segmen motor listrik. Purbaya mengindikasikan subsidi tidak lagi diberikan secara umum ke semua merek, melainkan dialihkan ke beberapa perusahaan tertentu.
"Motor listrik masih ada insentif, nanti tapi dialihkan ke beberapa perusahaan tertentu," jelasnya. Padahal rencana awal di Mei menyebutkan angka subsidi Rp5 juta per unit untuk pembelian motor listrik baru.
Untuk mobil listrik, skema tetap menggunakan diskon PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 hingga 100 persen, tergantung jenis baterai dan kandungan nikel di dalamnya.
Pernyataan Purbaya selaras dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pada Senin (20/7), Airlangga mengakui penundaan terjadi karena proses evaluasi.
"Insentif motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan," kata Airlangga.
Dengan dua pernyataan menteri ini, masyarakat dan pelaku industri otomotif listrik kembali harus bersabar. Kepastian subsidi—yang menjadi salah satu motor utama percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia—kini sepenuhnya bergantung pada kajian Danantara dan Kementerian Perindustrian.