Ulasan Pengalaman Perjalanan Jauh Mobil Listrik: Infrastruktur SPKLU Masih Jadi Penentu Utama

Penulis: Boyke Sihombing  •  Selasa, 11 Agustus 2026 | 08:52:31 WIB
Seorang pengendara mengisi daya mobil listriknya di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Cilacap, Jawa Tengah, pada malam hari.

MALUKU UTARA — Pukul sebelas malam di Cilacap, Ferdiana nyaris menyerah. Karyawan swasta asal Bandung itu sedang di tengah perjalanan panjang yang ia susun melingkari separuh Jawa: Bandung, Semarang, Solo, Tawangmangu, Telaga Sarangan, Yogyakarta, Cilacap, Pangandaran, lalu pulang. Baterai mobil listriknya menipis, dan pencarian di aplikasi stasiun pengisian umum hanya menampilkan satu titik dengan konektor yang sesuai — letaknya jauh dari tujuannya.

"Sempat hopeless," katanya.

Ia lalu membuka aplikasi pabrikan mobilnya. Empat titik pengisian muncul, semuanya lebih dekat. Malam itu ia mengisi daya di kompleks Kodim, beberapa langkah dari Alun-alun Cilacap. Cerita kecil ini menjelaskan di mana sesungguhnya hambatan adopsi mobil listrik di Indonesia — dan mengapa hambatan itu tidak lagi terutama soal harga.

Harga Masuk Zona Rp150 Jutaan, Peta SPKLU yang Belum Menyusul

Selama bertahun-tahun, percakapan tentang mobil listrik di Indonesia berputar pada satu poros: mahal. Kini poros itu bergeser. Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menyebut ambang batasnya cukup spesifik. "Yang paling fundamental adalah harga BEV harus masuk zona Rp150 juta–200 jutaan agar menyentuh kelas menengah yang sesungguhnya," ujarnya.

Zona itu sekarang terisi. Mobil yang dikendarai Ferdiana, sebuah micro-SUV listrik, ia dapatkan pada April lalu seharga Rp128 juta on the road — hasil kombinasi promo peralihan kendaraan bensin ke listrik. Harga normalnya berkisar Rp156 juta dengan skema sewa baterai, atau Rp227,65 juta bila dibeli sekalian dengan baterainya.

Yang belum terisi adalah petanya. Data Korlantas Polri mencatat populasi kendaraan listrik nasional mencapai 413.542 unit per Maret 2026. Pada saat yang sama, PLN mencatat 4.769 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di seluruh Indonesia. Angka itu berarti sekitar satu titik pengisian untuk setiap 87 kendaraan — dan itu pun dengan asumsi persebarannya merata, yang justru tidak terjadi.

"SPKLU saat ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara wilayah luar kota hingga perdesaan belum mendapatkan akses yang memadai," kata Yannes.

Range Anxiety di Kota Menengah: Ketakutan yang Tidak Muncul di Jakarta

Perbedaannya terasa justru bukan di ibu kota. Di Jakarta atau Surabaya, pertanyaan tentang pengisian daya nyaris tidak pernah muncul. Ia baru muncul di kota-kota menengah, di jalur selatan Jawa, di ruas yang tidak dilalui rombongan mudik — tempat-tempat yang justru menjadi tujuan sebagian besar perjalanan panjang keluarga Indonesia.

Konsumen tampaknya sudah lama menyadari hal itu. Laporan PwC Electric Vehicle Readiness 2025 mencatat, di antara responden Indonesia yang skeptis terhadap kendaraan listrik, 55 persen mengkhawatirkan jarak tempuh dan 42 persen mempersoalkan waktu pengisian. Skor kesiapan infrastruktur Indonesia dalam laporan itu hanya 1,4 dari skala 5 — tertinggal jauh dari Singapura yang mencatat 4,3.

"Tanpa infrastruktur yang matang, range anxiety tetap jadi hambatan utama adopsi BEV ini," ujar Yannes.

Cara Pabrikan Menambal Sendiri Petanya — dan Dampaknya ke Biaya Harian

Menghadapi kekosongan itu, sejumlah pabrikan memilih tidak menunggu. Mereka membangun jaringan pengisian sendiri. Pendekatan ini yang dirasakan Ferdiana sepanjang perjalanan lintas provinsinya. Dari ratusan kilometer yang ia tempuh, hanya satu kali ia membayar biaya pengisian — sebesar Rp30 ribu di sebuah hotel. Sisanya ditanggung program pengisian gratis di jaringan milik pabrikan, yang untuk mereknya berlaku hingga Maret 2029.

"Sangat mudah menemukan charger, sehingga selama perjalanan saya hanya satu kali mengeluarkan biaya," katanya. "Itu pun karena malas ke tempat charger dan ingin bersantai di hotel."

Di luar jaringan tersebut, biayanya tetap rendah. Max Cullen, pemilik Tribes Lounge Surabaya yang mengendarai model yang sama, menghitungnya dengan sederhana. "Untuk full charge dari nol ke seratus persen di SPKLU lainnya hanya Rp40 ribuan saja, dan bisa digunakan 210 kilometer," ujarnya. "Yang menarik lagi, pajaknya cuma Rp150 ribu per tahun."

Bila diterjemahkan ke pemakaian bulanan, seorang pengendara kota yang menempuh 1.000 kilometer membutuhkan sekitar lima kali pengisian penuh — di bawah Rp200 ribu, itu pun bila seluruhnya dilakukan di luar jaringan gratis. Sebagai pembanding kasar, mobil bensin sekelas dengan konsumsi 15 kilometer per liter menghabiskan sekitar Rp670 ribu untuk jarak yang sama.

Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli

Selisih biaya semacam itu membuat banyak pemilik baru bertahan. Ferdiana bahkan mengaku terdorong membeli unit kedua. Namun ada catatan penting yang tidak boleh dilewatkan:

  • Ketergantungan pada jaringan pabrikan: Kemudahan yang dirasakan Ferdiana sangat bergantung pada program pengisian gratis dan jaringan eksklusif. Di luar itu, pengalaman bisa jauh berbeda.
  • Peta SPKLU yang timpang: Konsentrasi stasiun pengisian masih di kota besar. Perjalanan ke jalur selatan Jawa atau daerah terpencil butuh perencanaan rute yang matang.
  • Waktu pengisian: Meski biaya per kilometer jauh lebih murah, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya tetap jauh lebih lama dibandingkan mengisi bensin.

Mobil listrik kini memang masuk jangkauan harga kelas menengah. Namun keputusan untuk beralih tidak lagi bergantung pada harga di brosur — melainkan pada jawaban atas satu pertanyaan sederhana: apakah rute yang kamu lewati setiap hari punya tempat untuk mengisi daya? Untuk sebagian orang, jawabannya sudah jelas. Untuk yang lain, peta masih belum berpihak.

Reporter: Boyke Sihombing
Sumber: otosia.liputan6.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top