MALUKU UTARA — Harga minyak mentah Brent menembus US$98 per barel setelah Iran mengancam menerapkan zona eksklusi di Selat Hormuz menyusul serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker Iran. Berbeda dari 1979, gejolak harga minyak kali ini tidak menghadirkan windfall bagi Indonesia yang sudah lama beralih menjadi importir bersih energi.
Ancaman Teheran memblokir jalur yang mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia itu langsung mendorong sejumlah analis memproyeksikan harga bisa menembus US$130 per barel jika blokade benar terjadi. Bagi Indonesia, lonjakan tersebut datang sebagai beban fiskal dan moneter, bukan berkah devisa.
Pada 2024, Indonesia mengimpor minyak senilai sekitar US$36,3 miliar, sementara ekspornya hanya US$6,9 miliar. Selisih itu membuat defisit neraca minyak menembus sekitar US$29 miliar dalam setahun. Setiap kenaikan harga minyak dunia kini langsung menggerus devisa, bukan menambahnya.
Dari Pengekspor Minyak ke Pengimpor Bersih
Indonesia bergabung dengan OPEC pada 1962, ketika minyak masih menjadi motor utama perekonomian. Produksi mencapai puncaknya pada 1977 di angka 1,68 juta barel per hari, sementara konsumsi domestik saat itu belum sampai seperlimanya. Negeri ini menjual jauh lebih banyak minyak daripada yang dipakainya sendiri.
Dua guncangan harga minyak dekade 1970-an—krisis 1973-1974 akibat embargo OPEC dan gejolak 1979-1980 pasca Revolusi Iran—menjadi berkah ganda. Devisa minyak mengalir deras, menopang pembangunan infrastruktur, subsidi, dan stabilitas politik era Orde Baru. Hampir tiga dekade, ketika dunia gentar mendengar kabar dari Timur Tengah, Indonesia diam-diam menghitung untung.
Titik balik datang tanpa pengumuman besar. Pada awal 2000-an, konsumsi minyak domestik melampaui kemampuan produksi sendiri. Penyebabnya bukan lonjakan permintaan mendadak, melainkan produksi yang terus menurun—sumur-sumur tua dan minimnya investasi eksplorasi baru—sementara jumlah penduduk dan kelas menengah tumbuh menuntut lebih banyak energi.
Pada 2008, Indonesia resmi membekukan keanggotaannya di OPEC, efektif berlaku 2009. Alasan teknisnya, Indonesia tak lagi mampu memenuhi kuota produksi sebagai anggota. Maknanya lebih besar dari urusan administrasi organisasi: pengakuan resmi bahwa identitas ekonomi Indonesia telah berubah menjadi pengimpor bersih.
Tekanan Ganda Jelang Keputusan BI-Rate
Dua tekanan bertemu tepat sebelum Bank Indonesia mengambil keputusan BI-Rate pada 23 September. Harga minyak melonjak, sementara Bank Sentral AS tengah mempertimbangkan menaikkan suku bunga di tengah inflasi yang belum mereda—langkah yang jarang terjadi belakangan ini.
Posisi Indonesia kian sempit. Cadangan devisa berada di angka US$146,5 miliar, sementara inflasi domestik sudah merangkak naik ke 3,19%. Ruang kebijakan yang tersedia bagi Bank Indonesia menyusut, bukan karena kesalahan kebijakan domestik, melainkan karena posisi struktural sebagai net importir minyak yang tak lagi berdaya menikmati windfall dari gejolak Timur Tengah.
Ironi terbesarnya bukan pada harga minyak itu sendiri, melainkan pada cara wacana publik soal energi masih bergerak dengan nada seolah negeri ini kaya minyak. Perdebatan subsidi BBM, misalnya, kerap dibingkai sebagai soal keberpihakan kepada rakyat kecil, jarang dibingkai sebagai soal ketergantungan struktural pada energi impor yang menguras devisa setiap kali dunia bergejolak.
Warisan minyak Indonesia sudah terbalik: dari sumber kekuatan menjadi sumber kerentanan. Pertanyaannya bukan apakah guncangan berikutnya akan datang, melainkan apakah Indonesia sudah benar-benar siap menghadapinya—kini sebagai negara pengimpor.
