MALUKU UTARA — Asosiasi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah se-Indonesia mendorong keuangan syariah berperan lebih besar dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan, pesisir, dan perkotaan. Gagasan itu disampaikan dalam Studium Generale di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Selasa (30/9/2026), yang menghadirkan akademisi dari tiga kampus berbeda. Forum ini menyoroti perlunya perubahan cara pandang terhadap keberhasilan program keuangan syariah.
Ketua Asosiasi Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (Asprodi MKS) se-Indonesia, Dr. H. Dadang Husen Sobana, M.Ag., CSBA, memaparkan cetak biru pengentasan kemiskinan melalui peran strategis MKS dalam inklusi keuangan urban dan pedesaan. Ia menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan kekurangan uang, melainkan persoalan kerentanan ekonomi yang butuh intervensi terintegrasi.
Dari Penerima Bantuan Menjadi Pemilik Kapasitas Ekonomi
Menurut Dadang, persoalan utama bukan hanya bagaimana dana disalurkan kepada masyarakat miskin. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memiliki kapasitas mengelola peluang ekonomi, membangun aset, dan meningkatkan ketahanan finansial hingga akhirnya mandiri.
Dalam perspektif MKS, keputusan ekonomi idealnya menghasilkan tiga nilai sekaligus: nilai finansial, nilai sosial, dan nilai etika. Ketiganya bermuara pada terciptanya keberlanjutan dan maslahah.
MKS memiliki peran strategis membangun ekosistem pemberdayaan melalui tahapan identifikasi kebutuhan dan risiko, pembiayaan, pendampingan, akumulasi tabungan dan aset, hingga pemberdayaan menuju kemandirian.
Karakter Kemiskinan Urban dan Pedesaan Tidak Sama
Dadang menyoroti perbedaan karakter persoalan kemiskinan antara masyarakat urban dan pedesaan. Di wilayah urban, masalah yang muncul antara lain pendapatan harian tidak stabil, biaya hidup tinggi, utang konsumtif, dan lemahnya dana darurat.
Di pedesaan, persoalan dapat berupa ketergantungan terhadap komoditas, aset seperti tanah atau wakaf yang belum produktif, serta keterbatasan akses terhadap pasar dan permodalan. Karena itu, model intervensi MKS harus terkalibrasi dengan karakter masyarakat dan ekosistem ekonominya.
Ukuran Keberhasilan Harus Sampai pada Dampak
Salah satu pesan penting dalam forum tersebut adalah perlunya perubahan paradigma dalam menilai keberhasilan program keuangan syariah. Dadang menegaskan MKS tidak boleh hanya mengukur keberhasilan dari besarnya pembiayaan yang disalurkan atau banyaknya penerima manfaat.
"Ukuran akhirnya harus sampai pada impact: apakah angka kemiskinan turun, apakah ketahanan masyarakat terhadap krisis meningkat, dan apakah kemandirian ekonomi benar-benar tercipta," tegasnya.
Berbagai instrumen keuangan syariah, mulai dari zakat, wakaf, qardh, murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, hingga fintech syariah, tidak semestinya berdiri sendiri. Kuncinya adalah orkestrasi ekosistem agar Islamic social finance dan commercial financing saling memperkuat dalam menciptakan akses terhadap aset produktif, modal, layanan keuangan, dan peluang usaha.
Kampus sebagai Living Laboratory
Dadang menawarkan gagasan agar kampus dan Prodi MKS menjadi living laboratory. Mahasiswa belajar dari masyarakat, dan masyarakat memperoleh solusi dari kampus.
Dengan pendekatan itu, mahasiswa MKS tidak hanya belajar teori dan akad, tetapi dilatih memahami anatomi persoalan masyarakat, menganalisis cash flow, mengidentifikasi risiko, merancang intervensi pembiayaan, serta mengukur dampak sosial dan ketahanan finansial.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) MKS tidak boleh berhenti pada tahap "tahu", tetapi harus mampu "create" dan "impact".
Distingsi Keilmuan Berbasis Karakter Wilayah
Dekan FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Misnen Ardiansyah, yang juga Ketua AFEBIS, membuka kegiatan secara resmi. Ia menekankan pentingnya pengembangan keilmuan MKS yang memiliki distingsi kuat dan kontekstual dengan karakteristik masyarakat serta wilayah.
Prodi MKS UIN Sunan Kalijaga diarahkan memberi perhatian pada pengelolaan keuangan syariah di wilayah pedesaan, perkotaan, dan kawasan pesisir. Distingsi ini diharapkan membuat MKS tidak hanya berbicara soal pengelolaan keuangan sektor formal, tetapi mampu menjawab persoalan ekonomi masyarakat sesuai karakter wilayahnya.
Studium Generale bertema "Peran Keuangan Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pedesaan, Pesisir, dan Perkotaan" itu berlangsung di Teatrikal FEBI Lantai 5 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain Dadang, forum menghadirkan Dr. Ahmad Syaichoni, M.Sy. dari UIN SATU Tulung Agung dan Dr. Cici Aryansi Qulimi, S.E., M.M. dari IAIN Ternate, dengan U'um Munawaroh, S.E., M.Sc. sebagai moderator.
