PULAU MAKIAN — Kedatangan Abusama ke Desa Ploily disambut antusias warga yang memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan pembangunan. Politikus Golkar itu menyebut kunjungannya sebagai bagian dari tugas menyerap aspirasi sekaligus bersilaturahmi dengan konstituen di daerah pemilihan IV Halmahera Selatan.
"Hari ini saya menjalankan tugas sebagai anggota DPRD dalam rangka reses untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Ploily," ucap Abusama.
Dua Sungai di Ploily Jadi Prioritas Warga
Salah satu persoalan yang paling banyak disuarakan adalah kondisi dua sungai di desa tersebut. Warga masih mengingat banjir yang terjadi pada 2022 dan menyebabkan talud penahan banjir jebol atau ambruk.
Normalisasi sungai pun didorong sebagai kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi ancaman banjir sekaligus melindungi permukiman warga. "Kami berharap dua sungai di Desa Ploily mendapat perhatian dari pemerintah provinsi, terutama untuk normalisasi sungai," ujar Ramli, warga setempat.
Menara Masjid Belum Selesai, Abusama Minta Proposal
Aspirasi lain yang mencuat adalah pembangunan menara Masjid Desa Ploily yang belum rampung. Abusama berjanji memperjuangkan bantuan dari pemerintah provinsi melalui skema hibah.
"Insya Allah untuk masjid saya akan perjuangkan agar mendapat bantuan dari pemerintah provinsi melalui hibah," ungkapnya.
Ia meminta panitia masjid segera melengkapi kebutuhan administrasi agar usulan bisa diproses melalui jalur anggaran. "Buatkan proposal agar saya sampaikan kepada Ibu Gubernur," tegas Abusama.
Di luar jalur hibah, Abusama menyatakan akan membantu pengadaan pengeras suara masjid menggunakan uang pribadinya. "Saya akan bantu untuk pengeras suara menggunakan uang pribadi," katanya.
Warga Diminta Siapkan KTP, KK, dan Foto Rumah untuk Usulan RTLH
Kebutuhan rumah layak huni juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Abusama meminta warga yang membutuhkan bantuan RTLH menyiapkan dokumen pendukung berupa KTP, KK, dan foto kondisi rumah.
"Rumah yang tidak layak huni, foto, KK dan KTP kirim kepada saya," jelasnya. Data itu akan menjadi bahan pengusulan program ke pemerintah provinsi. "Nanti saya sampaikan kepada Ibu Gubernur," tegas Abusama.
Papan Pelabuhan Rusak hingga Kebutuhan Perlengkapan PKK
Kondisi fasilitas pelabuhan desa turut disampaikan warga. Gani Sajuan meminta perhatian terhadap papan pelabuhan yang mulai rusak dan membutuhkan perbaikan. Sementara Harida Noh yang mewakili kelompok PKK menyampaikan kebutuhan kompor, bokor, dan piring untuk mendukung aktivitas kelompok.
Abusama menyanggupi permintaan tersebut agar perlengkapan bisa digunakan bersama oleh masyarakat melalui PKK desa. "Perlengkapan saya kasih untuk PKK desa," katanya. "Supaya masyarakat bisa baku kase pinjam," jelasnya.
Abusama Ingatkan Warga soal Perbedaan Kewenangan Anggaran
Menanggapi seluruh aspirasi, Abusama menjelaskan pentingnya membedakan kewenangan pemerintahan dalam pembangunan. Sebagian kebutuhan bisa dibiayai dana desa, sebagian menjadi kewenangan kabupaten, sementara sisanya masuk ranah provinsi atau pemerintah pusat.
"Ada yang bisa dibangun dengan dana desa, ada yang dibangun kabupaten, ada yang dibangun provinsi, dan ada yang dibangun dengan anggaran pemerintah pusat," bebernya.
Setelah agenda reses, Abusama meninjau langsung kondisi menara masjid Desa Ploily yang belum selesai dibangun. Peninjauan itu menjadi bahan baginya untuk menentukan aspirasi yang akan dibawa ke pembahasan selanjutnya. "Aspirasi yang disampaikan akan saya catat dan saya sampaikan dalam rapat paripurna," ujarnya.
