MALUKU UTARA — Pemerintah Nusa Tenggara Barat resmi mencabut Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang tarif usaha jasa akomodasi, aturan yang semula dibuat untuk menekan lonjakan harga kamar saat MotoGP Mandalika. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyatakan pencabutan itu hasil evaluasi bersama pelaku wisata, sehingga tarif hotel kini sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Keputusan ini berlaku menjelang gelaran MotoGP Mandalika berikutnya di kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah.
Evaluasi dilakukan bersama pelaku pariwisata. Semua pihak sepakat aturan tersebut tidak lagi diperlukan karena kondisi pasar akomodasi di Mandalika sudah berubah.
Alasan Pencabutan: Mandalika Kini Ramai Sepanjang Tahun
Saat MotoGP pertama digelar di Mandalika, event internasional di kawasan itu masih jarang. Permintaan kamar melonjak dan harga penginapan sempat naik sangat tinggi, sehingga pemerintah merasa perlu turun tangan lewat Pergub.
Kondisi itu berbalik. Mandalika sekarang rutin menggelar berbagai kegiatan hampir setiap minggu, dan tingkat hunian hotel di kawasan resort sudah cukup tinggi sepanjang tahun.
"Dulu kegiatan besar seperti MotoGP hanya sekali dalam setahun. Sekarang hampir setiap minggu ada kegiatan di Mandalika. Tingkat hunian hotel di kawasan itu juga sudah tinggi," kata Iqbal.
Respons Pelaku Wisata: Harga Kamar Sudah Normal
Ketua Dewan Pembina BPD PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra, menyambut baik pencabutan aturan tersebut. Menurutnya, Pergub memang dibutuhkan pada masa awal penyelenggaraan MotoGP ketika tarif kamar melonjak tajam.
"Dulu Pergub itu dibuat karena harga kamar hotel sempat sangat tinggi. Sekarang semuanya sudah normal dan harga diserahkan kepada mekanisme pasar," kata Lanang.
Pemerintah berharap pencabutan ini menghilangkan anggapan bahwa hotel bisa menaikkan tarif berlebihan saat event besar berlangsung.
Yang Masih Jadi Sorotan: Distribusi Tiket MotoGP
Iqbal menyoroti persoalan lain yang dinilai lebih mendesak, yakni penjualan tiket MotoGP melalui pihak ketiga. Menurutnya, masalah yang kerap muncul bukan lagi soal harga kamar, melainkan distribusi tiket.
"Yang perlu kita atur itu soal tiket yang lebih banyak dijual oleh pihak ketiga, bukan langsung hotel yang menjual. Ini yang perlu kita bahas bersama setelah MotoGP nanti," ujarnya.
Dampak bagi Traveler yang Merencanakan Liburan ke Mandalika
Bagi wisatawan, pencabutan Pergub berarti tarif kamar hotel di kawasan Mandalika dan sekitarnya kembali ditentukan masing-masing pengelola. Harga bisa naik saat permintaan tinggi, terutama di pekan penyelenggaraan MotoGP atau event besar lain.
Traveler disarankan memesan kamar lebih awal, membandingkan tarif langsung ke situs resmi hotel, dan memantau jadwal event di Mandalika sebelum menentukan tanggal liburan. Informasi terkini soal tarif dan ketersediaan kamar dapat dikonfirmasi langsung ke hotel atau dinas pariwisata setempat.
Pencabutan aturan ini menandai pergeseran cara NTB mengelola pariwisata Mandalika, dari intervensi harga menuju kepercayaan pada mekanisme pasar yang dinilai sudah lebih stabil.
