MALUKU UTARA — Game tersebut mengajak pemain menyusun dinding setinggi mungkin untuk melindungi perbatasan Amerika Serikat–Meksiko dari serbuan karakter "zombie". Mekanisme permainannya meniru Tetris, meski dengan pesan yang dinilai anti-imigran oleh sejumlah pengamat.
Respons Cepat The Tetris Company
Hanya sehari setelah peluncuran, The Tetris Company merilis pernyataan resmi yang menjauhkan diri dari game tersebut. Pernyataan itu diunggah melalui media sosial dan dikutip Mashable, Rabu (9/9/2026).
"Di Tetris, kami percaya pada kekuatan koneksi dan menyatukan semua orang, bukan memecah belah mereka," tulis The Tetris Company.
"P.S. The Tetris Company tidak terlibat dalam pembuatan 'Build the Wall'. P.P.S. Kami menanggapi pelanggaran hak cipta dengan sangat serius," lanjut pernyataan tersebut.
Kepada Engadget, The Tetris Company menyatakan belum memutuskan langkah hukum, tetapi sedang meninjau kasus ini untuk menentukan respons yang diperlukan.
Lima Game, Satu yang Ditanggapi
Build the Wall bukan satu-satunya permainan di situs tersebut. Empat judul lain juga meniru game populer, seperti "Flappy Bill" yang mengadopsi gaya Flappy Bird dan "Rio Run" dengan mekanisme serupa Snake.
Video promosi yang diunggah Gedung Putih turut menampilkan parodi logo serta startup konsol klasik buatan Sega, Nintendo, dan Sony. Namun dari kelima game, hanya Build the Wall yang mendapat tanggapan resmi dari pemilik hak kekayaan intelektual.
Rekam Jejak Perlindungan IP Tetris
The Tetris Company memiliki sejarah panjang dalam menjaga kekayaan intelektualnya. Perusahaan ini beberapa kali meminta penghapusan konten dan mengajukan proses hukum terhadap game yang meniru gameplay atau gaya permainannya.
Belum ada konfirmasi apakah The Tetris Company benar-benar melayangkan gugatan resmi. Namun gertakan itu tampaknya cukup membuat pemerintahan Trump khawatir, sehingga game tersebut ditarik dari website.
Penghapusan ini menandai babak baru dalam persinggungan antara konten promosi politik dan kepatuhan hak cipta digital. Bagi pelaku industri game di Indonesia, kasus ini menjadi pengingat bahwa kemiripan gameplay dengan judul ternama berisiko memicu sengketa hukum, terutama jika dikaitkan dengan pesan politik yang sensitif.
