TERNATE — Pembangunan gudang BULOG di Maluku Utara bakal menyasar lima daerah pada tahun ini, yakni Kabupaten Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Morotai, dan Halmahera Selatan. Namun, realisasi proyek itu masih menggantung di sejumlah wilayah lantaran administrasi hibah lahan dari pemerintah daerah belum tuntas.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, menegaskan komitmen pemprov untuk mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur tersebut. Ia berharap kendala administrasi yang menghambat bisa segera diselesaikan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur gudang BULOG. Kami berharap berbagai kendala yang masih dihadapi dapat segera diselesaikan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam pertemuan di Kantor BULOG Tabahawa, Kamis (6/8/2026).
Peran Strategis di Wilayah Kepulauan
Keberadaan gudang BULOG di setiap daerah dinilai memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendali stok pangan dan stabilisasi harga. Hal ini menjadi krusial terutama di Maluku Utara yang merupakan wilayah kepulauan dengan tantangan distribusi cukup besar.
Kepala BULOG Cabang Ternate, Jefry Tanasi, menyebutkan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tujuh pemerintah kabupaten terkait pembangunan gudang. Dari jumlah itu, lima daerah telah menyelesaikan surat hibah tanah.
“Saat ini lima daerah telah menyelesaikan surat hibah tanah, yakni Halmahera Selatan, Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Kepulauan Sula. Sementara Halmahera Barat dan Pulau Taliabu masih dalam proses penyelesaian administrasi lahan yang ditargetkan rampung pada 2027,” jelas Jefry.
Distribusi Minyakita Masih di Atas HET
Selain infrastruktur, pertemuan tersebut juga menyoroti harga minyak goreng bersubsidi, Minyakita, yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pedagang. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut daya beli masyarakat.
Pemprov Maluku Utara meminta BULOG bersama instansi terkait memperketat pengawasan distribusi dan pasokan di pasar. Langkah ini diharapkan mampu menekan lonjakan harga sekaligus memastikan warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Dengan penguatan infrastruktur logistik dan pengawasan distribusi pangan yang lebih ketat, Pemprov Maluku Utara optimistis stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah.
