TERNATE — Pemerintah menargetkan ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) segera menjadi garda terdepan perekonomian di tingkat akar rumput. Ketua Satuan Tugas Nasional KDKMP, Zulkifli Hasan, menyatakan 35 ribu Kopdes akan aktif lebih dulu pada September 2026, disusul sisanya secara bertahap sepanjang 2027.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan para kepala daerah se-Maluku Utara, akademisi, serta pimpinan organisasi desa dalam Seminar Nasional KDKMP yang digelar di Lapangan Perikanan Ternate, Rabu (5/8/2026). Acara ini merupakan kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Bukan Sekadar Toko, Kopdes Jadi Pusat Layanan Ekonomi Desa
Zulkifli menegaskan Kopdes dirancang sebagai infrastruktur ekonomi pemerintah di tingkat desa, bukan sekadar toko serba ada. Nantinya, koperasi ini akan menyalurkan beras, minyak goreng, LPG bersubsidi, bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan untuk lanjut usia.
Selain itu, layanan pembayaran listrik juga akan terintegrasi di koperasi ini. "Kita harus paksa agar ekonomi di desa itu tumbuh, agar desa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Zulkifli dalam arahannya.
Menyerap Hasil Panen dan Produk Unggulan Warga
Fungsi Kopdes tidak berhenti pada distribusi bantuan. Koperasi ini juga akan berperan sebagai off-taker atau penyerap hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan produk unggulan desa lainnya. Dengan begitu, rantai pasok di daerah diperkuat sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
Menanggapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, Menko Pangan telah menginstruksikan Perum Bulog untuk segera menggelar operasi pasar. Para gubernur, bupati, dan wali kota juga diminta mengintensifkan pasar murah demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Isu Warung Tutup Dipastikan Hoaks
Di tengah sosialisasi program, beredar kabar yang menyebut pemerintah akan melarang warung desa beroperasi atau melarang warga berjualan dalam radius 200 meter dari Kopdes. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, membantah tegas informasi tersebut.
"Pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana menutup warung masyarakat. Informasi tersebut adalah hoaks dan telah kami laporkan kepada aparat penegak hukum," tegas Yandri. Ia menambahkan bahwa seminar ini digelar sebagai ruang dialog agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan program.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta unsur Forkopimda dan para bupati/wali kota se-Maluku Utara.
