MALUKU UTARA — Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/1), Prabowo mengungkapkan keterkejutannya saat menerima laporan awal masa jabatannya. "Saya kaget waktu saya jadi Presiden, saya diberi laporan BUMN itu jumlahnya 1.077 dan ini harus kita cek lagi ada BUMN yang bikin anak perusahaan, cucu perusahaan, cicit perusahaan," ujarnya.
Struktur holding BUMN yang rumit selama puluhan tahun dinilai membuat pengelolaan aset negara kurang efisien. Perusahaan raksasa seperti Pertamina, PLN, dan BRI misalnya, memiliki puluhan anak usaha di berbagai sektor yang kerap tumpang tindih. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah membentuk Danantara sebagai alat konsolidasi.
Danantara: Dana Kedaulatan dengan Aset Rp 17.984 Triliun
Prabowo menjelaskan, Danantara dibentuk sebagai dana kedaulatan (sovereign wealth fund) untuk mengkonsolidasikan aset-aset negara agar dikelola lebih rapi. Badan ini disebut sebagai cadangan dan sumber energi masa depan Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki dana kedaulatan dengan nilai aset lebih dari USD 1.000 miliar atau setara Rp 17.984 triliun (kurs Rp 17.984 per dolar AS).
Dalam 18 bulan pertama operasional, Danantara disebut telah berhasil mengurangi 250 entitas BUMN. "Bisa dicek di dunia mana ada negara yang menutup state-owned enterprise 250 dalam satu tahun," ungkap Prabowo.
Rencana Pemangkasan: 700 BUMN Ditutup atau Digabung
Ke depan, Danantara berkomitmen menurunkan jumlah BUMN dari 1.077 menjadi maksimal 350 perusahaan pada akhir 2026. Artinya, sekitar 700 entitas akan ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan melalui proses merger.
"Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup konsolidasikan merger berkurang dari 1077 menjadi 350," kata Prabowo. Proses pemangkasan ini diperkirakan akan berdampak pada restrukturiasi besar-besaran di tubuh perusahaan pelat merah, termasuk kemungkinan peleburan anak usaha yang dinilai tidak produktif.
Langkah ini menjadi ujian bagi Danantara untuk membuktikan efektivitasnya dalam merampingkan birokrasi BUMN tanpa mengganggu layanan publik yang dijalankan perusahaan seperti PLN, Pertamina, dan Telkom. Jika berhasil, struktur BUMN Indonesia akan menjadi salah satu yang paling ramping di dunia dalam waktu dua tahun.
