TERNATE — Dari total 75 senjata yang diserahkan, 15 unit di antaranya merupakan senjata api standar atau organik. Dua pistol VOC tahun 1771 termasuk dalam kategori itu, bersama senjata laras panjang tipe FNC, SMR, Bruno, Steyr, Double Barrel, pistol FN, Revolver, serta pistol pelontar gas air mata.
Sisanya, 60 unit, merupakan senjata rakitan warga yang terdiri dari 41 unit laras panjang dan 19 unit pistol rakitan. Masyarakat juga menyerahkan 1.069 butir amunisi aktif, terdiri dari 914 butir kaliber 5,56 mm dan 154 butir amunisi campuran, plus satu butir granat tangan atau lontar.
Penyerahan senjata ini tidak hanya soal keamanan kawasan. Barang-barang yang diserahkan menyingkap lapisan sejarah panjang wilayah kepulauan tersebut, mulai dari era kolonial, Perang Dunia II, hingga konflik sosial yang pernah melanda Maluku Utara pada 1999–2000.
Sejumlah senjata organik yang diserahkan disebut berasal dari jalur penyelundupan Filipina. Posisi geografis Maluku Utara berada di perlintasan laut internasional Indonesia–Filipina, membuat kawasan perairan Galela dan Tobelo di Halmahera Utara rentan menjadi jalur masuk senjata ilegal.
Mayjen TNI Doddy Triwinarto menyoroti tingginya potensi pemicu konflik sosial jika senjata-senjata aktif itu tetap beredar di tangan sipil.
"Penyerahan ini menjadi bukti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendukung upaya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara," ujar Doddy saat menerima penyerahan di Ternate, Jum'at (2/10/2026).
Menurut Doddy, keberhasilan mengajak warga menyerahkan senjata yang telah disimpan bertahun-tahun tidak lepas dari pendekatan teritorial yang humanis. TNI mengedepankan dialog, pendekatan persuasif, serta program sosial kemasyarakatan seperti pembangunan fasilitas air bersih di pemukiman warga.
"Kami berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, para Raja dan Sultan yang bersatu menjaga Maluku Utara. Kepercayaan masyarakat adalah modal terbesar kami," pungkasnya.