Samsir Hamajen Masuk Panitia Pemilihan Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah, Wakili Zona Indonesia Timur

TERNATE — Samsir Hamajen menerima Surat Keputusan Pimpinan Pusat Nomor 1.5/026/1448 tentang Penetapan Personalia Panitia Pemilihan Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah. Penyerahan SK berlangsung di ruang kerja Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) RI, Selasa (22/9/2026).

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menyerahkan SK itu didampingi Sekretaris Jenderal Najih Prasetyo dan Bendahara Umum Mahendra. Samsir masuk sebagai salah satu dari lima utusan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah dalam Panlih.

Siapa Saja Anggota Panitia Pemilihan Muktamar XIX

Susunan personalia Panlih terdiri atas tiga utusan Pimpinan Pusat dan lima utusan PWPM. Berikut daftar lengkapnya sesuai lampiran SK:

• Ilham Pratama (utusan PP)
• Laode Azizul Kadir (utusan PP)
• Sedek Rahman Bahta (utusan PP)
• Ahmad (PWPM Sulawesi Selatan)
• Asnawir (PWPM Kalimantan Utara)
• Ichsan Maulana (PWPM Jawa Barat)
• Jahidin Hidayat Daulay (PWPM Sumatra Utara)
• Samsir Hamajen (PWPM Maluku Utara)

Mandat dari Zona Indonesia Timur

Samsir menyampaikan, keterpilihannya merupakan mandat dari Ketua PWPM Maluku Utara, Muhammad Fadly. PWPM Maluku Utara terpilih mewakili Zona Indonesia Timur pada Sidang Tanwir II di Bali, Mei 2026 lalu.

Zona Indonesia Timur meliputi Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan. "PWPM Maluku Utara terpilih di zona Indonesia Timur untuk utusan Panlih Muktamar. Saya dimandatkan tugas oleh Ketua PWPM Maluku Utara Muhammad Fadly dan hari ini menerima SK sebagai Panlih Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah," tutur dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara itu.

Panlih Bekerja Enam Bulan hingga Muktamar 2027

Dzulfikar menegaskan, penyerahan SK menandai dimulainya seluruh tahapan pelaksanaan Muktamar XIX. Panlih yang ditugaskan akan bekerja selama enam bulan hingga pelaksanaan muktamar pada 2027 di Surabaya, Jawa Timur.

"Panlih yang telah diserahkan SK ini bekerja selama 6 bulan terhitung hari ini sampai pelaksanaan Muktamar 2027," kata Dzulfikar.

Wakil Menteri KP2MI RI itu meminta Panlih memperhatikan syarat calon formatur. Syaratnya berstatus mahasiswa doktoral atau telah bergelar doktor, serta memenuhi ketentuan Bukti Administrasi Personel (BAP) ortom sebagaimana diamanatkan dalam Tanfiz Tanwir II di Bali.

Pesan agar Belajar dari Muktamar Yogyakarta

Dzulfikar berpesan agar Panlih belajar dari pengalaman Muktamar di Yogyakarta. Pada muktamar tersebut terdapat anggota panitia yang tidak menandatangani berita acara hasil muktamar.

Muktamar XIX sendiri akan menjadi ajang pemusyawaratan tertinggi organisasi pemuda Muhammadiyah. Seluruh tahapan pelaksanaannya kini berada di tangan Panlih yang baru menerima SK.