MALUKU UTARA — Sebanyak 23.000 bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sudah selesai 100% dan siap masuk tahap operasional lewat soft launching pada Oktober. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut 17.000 unit di antaranya masih dalam proses verifikasi dan validasi sebelum benar-benar beroperasi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan tahap operasional KDKMP akan dimulai lewat soft launching pada Oktober, menandai berakhirnya fase pembangunan fisik yang berjalan sejak program ini diluncurkan. "Dan mungkin bulan Oktober ini juga sudah mulai soft launching untuk operasionalnya, gitu," ujar Ferry di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
Ferry belum merinci berapa jumlah KDKMP yang benar-benar siap beroperasi pada Oktober nanti. Namun ia menegaskan kesiapan operasional ini menyusul telah ditandatanganinya Peraturan Presiden mengenai tata kelola operasional koperasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dari total bangunan yang sudah berdiri, Ferry menyebut baru 23.000 unit yang rampung sepenuhnya secara fisik. "Sudah 23.000 bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah 100% selesai dibangun, dan sudah ada 17.000 yang sekarang sedang dalam proses verifikasi validasinya," katanya dalam sambutan Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II.
Proses verifikasi dan validasi itu menjadi penentu apakah unit-unit tersebut bisa langsung dioperasikan atau masih perlu pembenahan. Pemerintah belum membeberkan kriteria yang dipakai dalam proses verifikasi tersebut.
Surat Keputusan terkait penempatan manajer KDKMP juga telah rampung dibuat. Para manajer yang sebelumnya direkrut dan dilatih akan langsung ditempatkan di seluruh titik KDKMP yang infrastruktur fisiknya sudah siap.
"Manajer-manajer yang kemarin direkrut, dilatih, juga sudah dibuatkan SK-nya dan kemudian sudah ditetapkan besaran gaji dan tunjangannya. Dan kemudian nanti didistribusikan di seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang bangunan fisik gudang gerai dan alat kelengkapannya sudah selesai dibangun," beber ia.
SK penempatan tersebut memuat besaran gaji dan tunjangan bagi para manajer, meski Ferry tidak menyebut angka pastinya. Penempatan manajer menjadi kunci karena operasional harian koperasi akan bergantung pada pengelola di tingkat desa dan kelurahan.
Ferry menekankan kehadiran KDKMP diproyeksikan untuk beberapa tujuan sekaligus. Pertama, menyalurkan barang-barang subsidi seperti minyak goreng, pupuk, beras, SPHP, dan juga LPG 3 kilogram (kg).
Kedua, KDKMP berperan sebagai offtaker hasil produk masyarakat setempat, mulai dari hasil peternakan, perikanan, hingga hasil pertanian. Ketiga, koperasi ini akan menyalurkan program-program dari pemerintah pusat, seperti BLT, Bansos, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan penerima program keluarga harapan (PKH).
Peran ganda itu membuat KDKMP berpotensi mengubah rantai distribusi barang bersubsidi yang selama ini berjalan lewat jalur lain. Pemerintah berharap penyaluran lewat koperasi bisa lebih presisi sasaran.
Ferry mengakui kehadiran KDKMP akan mengubah pola distribusi barang bersubsidi di tingkat desa. Namun ia menegaskan keputusan itu diambil langsung oleh Presiden Prabowo demi memastikan masyarakat menerima haknya secara utuh.
"Jadi, memang ini agak merubah mata rata distribusinya, tetapi ini diputuskan oleh Bapak Presiden semata-mata adalah supaya masyarakat menerima hak dari barang-barang bersubsidi itu bisa mendapatkan harga dan juga jumlah barang yang sesuai dengan jumlah masyarakat atau penduduk di desa atau kelurahan tersebut," bebernya.
Bagi pelaku usaha di sektor pangan dan distribusi, jaringan KDKMP yang tersebar di ribuan desa berpotensi menjadi kanal baru sekaligus pesaing bagi pedagang dan pengecer yang selama ini menjadi ujung tombak penyaluran barang bersubsidi.
Pemerintah belum mengumumkan daftar resmi KDKMP yang masuk gelombang operasional pertama pada Oktober. Kepastian soal jumlah unit yang benar-benar beroperasi akan bergantung pada hasil verifikasi 17.000 unit yang masih berjalan.