TERNATE — Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir, membuka Pertemuan Technical Working Group (TWG) 2 Program Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia (CDC-SUI) di Halmahera Room, Bela Hotel Ternate, Senin (21/9/2026). Forum itu dihadiri perwakilan FAO Regional Asia Pasifik, FAO Indonesia dan Timor Leste, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara Warsita, pimpinan OPD Provinsi Maluku Utara, serta tamu undangan lain.
Program CDC-SUI merupakan kerja sama Kementerian Pertanian dan FAO yang didukung Global Environment Facility (GEF). Pelaksanaannya mencakup tiga provinsi dan delapan kabupaten, dengan fokus pada lima komoditas: padi, talas, uwi, pala, dan cengkeh.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian RI dan FAO atas dukungan terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman tanaman pangan.
"Pertemuan ini memiliki arti yang sangat penting. Yang sedang kita bicarakan bukan sekadar persoalan komoditas, bukan semata-mata persoalan produksi, tetapi menyangkut masa depan sumber daya genetik, ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan petani, dan warisan pengetahuan masyarakat untuk generasi mendatang," ujar Samsuddin.
Samsuddin menjelaskan, Maluku Utara punya posisi penting dalam sejarah perdagangan dunia karena pala dan cengkeh pernah menjadi primadona internasional. Konservasi kedua komoditas itu, katanya, menyangkut warisan alam, budaya, sejarah perdagangan, dan identitas daerah.
"Ketika kita berbicara tentang konservasi pala dan cengkeh di Maluku Utara, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang warisan alam, warisan budaya, sejarah perdagangan dunia, dan identitas Maluku Utara," tegasnya.
Samsuddin mengaitkan upaya konservasi dengan tantangan global, termasuk peluang perdagangan karbon yang dapat memberi insentif bagi daerah penjaga kelestarian hutan. Kondisi itu dinilainya menjadi peluang bagi Maluku Utara yang memiliki kekayaan hutan dan biodiversitas tinggi.
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara, Warsita, menyebut sumber daya genetik tanaman sebagai aset strategis bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
"Maluku Utara memiliki peran yang begitu penting. Daerah ini memiliki sejarah panjang dalam perdagangan rempah khususnya pala dan cengkeh, dan menjadi pusat penting keanekaragaman genetik atau center of origin bagi kedua komoditas tersebut," kata Warsita.
Hasil identifikasi di sejumlah kawasan, termasuk Gunung Sibela, Halmahera Selatan, masih menemukan kerabat liar atau wild relative pala dan cengkeh. Kekayaan itu dinilai sebagai bank genetik yang perlu dikonservasi.
Di Kota Tidore Kepulauan, lebih dari 85 persen masyarakat memiliki tanaman pala dan cengkeh. Luas budidaya pala mencapai 5.868,8 hektare dan cengkeh 891,4 hektare.
Sebagian besar tanaman telah berumur lebih dari 25 tahun dan hasil produksi masih banyak dijual dalam bentuk biji pala dan cengkeh kering, sehingga nilai tambah di tingkat petani masih terbatas.
Di Halmahera Selatan, sejumlah lokasi seperti Bacan, Makian, Kayoa, Mandioli, Gunung Sibela, Desa Gandasuli, dan Desa Marabose menjadi fokus kegiatan konservasi, karakterisasi, penguatan Custodian Farmer, hingga pengembangan akses diversifikasi pasar.
"Kami menargetkan lahirnya lebih dari 50 Custodian Farmers atau petani pelestari di Maluku Utara yang akan mendapatkan pengakuan formal serta paket insentif nyata seperti alat pertanian, pupuk organik, bibit unggul, hingga solar dryer," jelas Warsita.
Insentif itu disusun berdasarkan Farm Conservation Plan yang diformulasikan oleh petani. Melalui intervensi mutu pascapanen, pendapatan petani diproyeksikan meningkat sekitar 15 hingga 25 persen dengan target penerima manfaat langsung sekitar 5.110 orang, dengan 50 persen di antaranya perempuan.
Warsita menegaskan, forum TWG 2 menjadi bagian penting dalam merumuskan harmonisasi kebijakan lintas sektor, khususnya antara kawasan hutan, kebun rakyat, dan tanah adat.
"Forum ini sangat krusial untuk merumuskan harmonisasi kebijakan lintas sektoral antara kawasan hutan, kebun rakyat, dan tanah adat, sebagai wujud nyata sinergi pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat dalam menjaga warisan sumber daya genetik bersama," pungkasnya.