JAILOLO — Ratusan warga dari tiga desa di Kecamatan Ibu Utara, Halmahera Barat, Maluku Utara, sepakat mengakhiri permusuhan. Deklarasi damai yang digelar di Mapolsek Ibu itu dihadiri langsung Bupati Halmahera Barat James Uang, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, kepala desa, serta tokoh agama dan pemuda setempat.
Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tertutup di Kantor Bupati beberapa hari sebelumnya. Saat itu, pemerintah daerah menjaring aspirasi dari perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi atas konflik yang pecah setelah pertandingan sepak bola antarwarga pada 2 Agustus 2026.
Bupati James Uang memastikan pemerintah daerah menyetujui seluruh tuntutan warga terkait kerusakan dan korban. Namun, ia menegaskan pembayaran tidak bisa dilakukan langsung tanpa kajian.
"Tuntutan yang disampaikan pada prinsipnya pemerintah daerah telah menyetujui dan tidak ada masalah, tetapi harus diverifikasi sebelum melakukan pembayaran ganti rugi," kata James dalam sambutannya.
Dana santunan dan penggantian kerugian bagi warga dua desa yang menjadi korban konflik akan disalurkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Halmahera Barat. Proses verifikasi diperlukan untuk menilai kualifikasi kerugian masing-masing pihak agar penyaluran tepat sasaran.
Di tengah proses rekonsiliasi, Bupati James Uang mendesak warga Desa Bataka segera menghentikan aksi pemalangan jalan. Blokade yang masih berlangsung dinilai mengganggu mobilitas publik dan aktivitas ekonomi warga sekitar.
Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat mengakhiri permusuhan dan menjaga stabilitas keamanan. Menurutnya, citra Halmahera Barat yang tidak aman akan merugikan masyarakat sendiri, terutama dalam menarik kunjungan warga luar daerah.
Sebagai langkah preventif, Pemkab Halmahera Barat akan menyurati Gubernur Maluku Utara untuk diteruskan kepada Panglima TNI. Isinya memohon pembangunan dan penempatan pos TNI di titik rawan, tepatnya di antara Tosua, Talaga, dan Desa Bataka.
Penempatan pos keamanan ini dinilai vital. Berdasarkan analisis intelijen, Halmahera Barat termasuk wilayah yang mendapat perhatian khusus terkait potensi konflik horizontal.
Deklarasi damai ini diharapkan menjadi momentum pemulihan hubungan sosial antarwarga. Pemerintah daerah berkomitmen mendampingi proses rekonsiliasi hingga situasi benar-benar kondusif dan aktivitas masyarakat kembali normal.