TERNATE — Pemerintah pusat menargetkan 35.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) beroperasi hingga akhir Agustus 2026. Target itu disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di sela Seminar Nasional KDKMP yang digagas 10 asosiasi desa di Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (5/8/2026).
Forum itu sengaja dibuka untuk memastikan informasi mengenai KDKMP sampai utuh ke seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah desa, swasta, BUMN, hingga masyarakat.
Yandri mengatakan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama asosiasi desa membuka ruang diskusi publik ini agar tidak ada perbedaan pemahaman soal KDKMP di tingkat lapangan.
"Kami juga mengundang para kepala desa, perangkat, pendamping desa, akademisi hingga generasi muda agar nantinya ada kesamaan narasi yang akan disampaikan," ujar Yandri.
Forum ini dinilai penting untuk memastikan keberadaan KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi pemerintah di tingkat desa dapat dikawal dan berjalan maksimal.
Dalam pemaparannya, Yandri menyebut penentuan lokasi KDKMP merupakan hasil kesepakatan bersama. Meski begitu, sejumlah desa masih terkendala ketersediaan lahan.
"Meski begitu, kami yakin warga desa tetap bakal datang karena KDKMP bakal menjadi sentra penyaluran semua bantuan pemerintah ke desa," katanya.
Pemerintah berharap keberadaan koperasi ini mampu menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus memperkuat distribusi barang bersubsidi. Dampaknya, aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa diharapkan meningkat.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, 10 asosiasi desa kembali membacakan pernyataan sikap bersama. Mereka menyepakati bahwa program KDKMP merupakan agenda prioritas pemerintah yang perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak terkait.
Mengenai persoalan lahan yang masih ditemukan di sejumlah daerah, Yandri memastikan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini ditempuh agar pembangunan koperasi berjalan sesuai target nasional.