HALMAHERA UTARA — Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,48 juta per kapita per bulan. Secara riil, tambahan belanja masyarakat mencapai Rp121.893 per bulan, sebuah lompatan yang cukup tajam untuk ukuran kabupaten di wilayah kepulauan Maluku Utara.
Dari total pengeluaran tersebut, warga Halmahera Utara mengalokasikan Rp773.216 atau 48,16 persen untuk kebutuhan makanan. Sisanya, Rp832.441 atau 51,84 persen, dibelanjakan untuk kebutuhan bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, transportasi, hingga barang dan jasa lainnya.
Dalam teori ekonomi, Hukum Engel menyebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, porsi pengeluaran untuk makanan cenderung menurun. Kondisi di Halmahera Utara pada 2025 menunjukkan tren tersebut, di mana belanja non-makanan mulai mendominasi struktur pengeluaran rumah tangga.
Meski demikian, selisih antara keduanya relatif tipis, hanya sekitar 3,68 poin persentase. Artinya, ketahanan pangan rumah tangga tetap menjadi perhatian utama, namun daya beli untuk kebutuhan sekunder dan tersier mulai menguat.
Dengan capaian tersebut, Kabupaten Halmahera Utara menduduki peringkat kelima dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran masyarakatnya berada di kelas menengah atas dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut.
Di tingkat nasional, pengeluaran per kapita warga Halmahera Utara menempati peringkat ke-194 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Peringkat ini menegaskan bahwa daya beli masyarakat di ujung utara Maluku Utara tersebut relatif kompetitif jika dibandingkan dengan daerah lain di Tanah Air.
Berdasarkan data BPS, tren pengeluaran warga Halmahera Utara menunjukkan arah positif dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, rata-rata pengeluaran per kapita tercatat Rp1.483.764 per bulan, kemudian bertumbuh menjadi Rp1.605.657 pada 2025.
Kenaikan ini terjadi di tengah dinamika harga kebutuhan pokok dan mobilitas ekonomi pasca-pandemi. Data Susenas yang dirilis BPS menjadi acuan utama pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengendalian inflasi dan program perlindungan sosial.
Angka ini juga menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah pesisir dan kepulauan Halmahera Utara.